"Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat.
2. "Jenis penyelesaian", baik dengan cara penyesaian tunai maupun penyelesaian dengan cara penyerahan fisik aset acuan. 3. "Nilai" dan unit dari aset acuan for every kontrak. Ini dapat berupa nilai nosional nilai nosional dari
Tindakan ini dilakukan untuk memastikan agar entitas ilegal patuh pada peraturan yang berlaku dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Melalui adanya kontrak berjangka, petani tersebut akan mampu menjual kedelai ketika masih tertanam. Hal itu membuat harga jualnya telah lebih ditentukan sampai masa panen tiba nantinya.
Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan pemblokiran bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.
menggunakan metode ini dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh tempo. two. Penyelesaian tunai - pembayaran tunai dilakukan berdasarkan harga referensi aset acuan misalnya indeks suku bunga pinjaman jangka pendek seperti three.
Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upayapemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.
Menurut dia, dalam berinvestasi harus memilih perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas dan memberikan keuntungan yang logis. Untuk itu, sebelum berinvestasi masyarakat harus selalu melakukan pengecekan atas legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.
Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs Website resmi Bappebti melalui tautan ,” pungkas Aldison.
yang lebih tinggi namun tidak boleh lebih rendah dari yang ditetapkan oleh otoritas perdagangan di bursa setempat. Penempatan marjin yang lebih tinggi dari yang ditentukan ini Info lebih lanjut dapat dilakukan oleh pedagang guna menghindari marjin contact 5. Imbal hasil marjin Imbal hasil marjin atau lebih dikenal denagn istilah Return on margin (ROM) ini seringkali digunakan untuk mengukur kinerja sebab merupakan perbandingan laba atau rugi diperbandingkan dengan faktor risiko perdagangan sebagaimana tercermin pada penetapan kebutuhan marjin.
Kasan menjelaskan bahwa Bappebti secara rutin melakukan upaya preventif dan represif untuk melindungi masyarakat dari modus penipuan dalam perdagangan berjangka komoditi ilegal. Masyarakat diharapkan turut aktif melaporkan kegiatan ilegal tersebut kepada Bappebti.
"bukan kewajiban". Pada kontrak berjangka ini, kedua belah pihak "wajib" untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pada tanggal penyelesaian, dimana sipenjual akan menyerahka
Harga tertentu disebut dengan istilah harga kontrak berjangka (futures price tag). Harga dari aset acuan pada saat tanggal penyerahan disebut dengan istilah harga penyelesaian (settlement cost). Suatu kontrak berjangka menimbulkan "kewajiban" kepada pemegang kontrak guna melaksanakan pembelian atau penjualan dimana berbeda dengan
24 Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non-komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun, pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada haruslah sesuai dan dijalankan dengan prinsip very good governance yang baik dengan di awasi oleh pihak luar. Indonesia sebagaimana telah disebutkan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah memiliki potensi untuk mendatangkan devisa bagi negara sekaligus melindungi keanekaragaman hayati tersebut dari ancaman kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kepunahan. Keunikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia seringkali menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran bagi perdagangan ilegal yang merugikan Negara dan hanya menguntungkan individu saja.25 Pendapatan baik secara finansial maupun ilmiah yang kemungkinan bisa diperoleh oleh Indonesia ini akan sejalan dengan konsep Sustainable development yang digunakan dalam hukum lingkungan untuk menciptakan sebuah kemajuan bagi masyarakat dari segi finansial dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan pengaturan dan pembatasan yang menjaga lingkungan sekitar dan juga menguntungkan negara.